Siti Suciati : Perda No. 5 Tahun 2015 Wajib Diketahui Masyarakat Kota Medan

author photo


Medan, Delinewstv - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Siti Suciati SH meminta agar Pemko Medan segera mengeluarkan Perwal tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan. Sebab, hal tersebut sudah sangat mendesak. 

Ini dikatakan Politisi Partai Gerindra Kota Medan, pada saat melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015, Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, di Linkungan 8 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu (25/10/2020)

Demi menjaga protokoler kesehatan yang dianjurkan pemerintah, panitia pelaksanaan Sosperda menyediakan fasilitas tempat cuci tangan dan mebghimbau penggunaan masker bagi 200 undangan, tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang hadir. 

"Perda No.5 Tahun 2015, harus segera ditindaklanjuti agar dapat diterapkan kepada masyarakat Kota Medan. Untuk itu, kita mendesak agar Pemko Medan lebih fokus memperjuangkan peningkatan taraf hidup warga miskin dengan penengakan Perda ini. Sebab, masih banyak warga medan yang hidupnya dibawah garis kemiskinan, dan harus di tingkatkan dengan dasar penerapan Perda Penanggulangan Kemiskinan," jelas Suci. 

Perda No.5 ini, sambung Anggota Komisi III DPRD Medan ini kembali, dimana isi Perda sudah  diatur, bahwa seluruh warga negara memiliki hak atas penghidupan yang layak. Termasuk hak untuk bersekolah bagi anak-anak yang masih di usia sekolah. "Pemko Medan diharapkan konsen memikirkan bagaimana caranya untuk menanggulangi kemiskinan, jangan ada lagi anak putus sekolah karena alasan tidak ada biaya (miskin)," tegasnya. 

Untuk itu, lanjut Suci, Pemko Medan harus tetap memperjuangkan program bedah rumah bagi warga miskin yang rumahnya tidak layak huni.  "Termasuk juga pengadaan BPJS Kesehatan bagi seluruh warga kota Medan yang miskin, kurang mampu, dan bantuan bagi orantua lnjut usia (lansia) yang tidak mampu  lagi bekerja," ungkapnya.

Seperti diketahui, Perda Kota Medan No.5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII BAB dan 29 Pasal. Pada BAB II pasal 2, disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV pasal 9 di sebutkan, setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang  baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

"Sama halnya, pada Pasal 10 yang dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD," terang Suci.

(A-1Red)

Komentar Anda

Berita Terkini