Deliserdang, Moltoday. Com -Kebijakan fiskal mempunyai peran yang perting terhadap Perekonomian Nasional dan Regional, untuk menurunkan tingkat inflasi. Dimana penurunan inflasi dilakukan lewat penundaan atau pembatalan proyek pemerintah yang sedang berlangsung untuk mengurangi peredaran mata uang.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumut, Tiarta Sebayang dihadapan puluhan wartawan yang menjadi peserta pelatihan Ekonomi dan Bisnis yang dilaksanakan Bank Indonesia di The Hill Hotel, Sibolangit, Rabu (4/11/2020).
Untuk meningkatkan produk domestik bruto, bisa dicapai dengan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa. Melalui cara, memperbesar pengeluaran ataupun meningkatkan transfer pemerintah.
"Tingkat pengangguran harus dikurangi. Ini dapat dilkukan dengan cara melakukan proyek pembangunan negara, sehingga pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru," ujar Tiarta.
Selain itu, sambung Tiarta, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan dapat dilakukan dengan menciptakan lowongan kerja baru dari pembangunan proyek, dan merekrut masyarakat sebagai pekerjanya. Serta meningkatkan stabilitas perekonomian, danpeningkatan kestabilan di tengah ketidakstabilan. Ini dapat dilakukan untuk mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis.
"Mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan lewat pengaturan pengeluaran pajak, perbelanjaan, dan pengaturan hutang, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera," terangnya.
Selanjutnya, fungsi kebijakan Fiskal sama dengan fungsi APBN. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan.
Sementara fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan.
"Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman, untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," tuturnya.
Tidak hanya itu, fungsi alokasi juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran, yang ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian Negara.
"Fungsi stabilisasi, ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian, serta fungsi distribusi. Dimana ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan," paparnya.
Tujuan kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan ekonomi agar lebih mantap. Atinya, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti atau tanpa adanya ketidakstabilan harga-harga umum.
"Kebijakan fiskal tercermin pada volume APBN yang dijalankan pemerintah. Karena APBN memuat rincian seluruh penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah. Dengan demikian APBN dipakai oleh pemerintah sebagai alat stabilisasi ekonomi," paparnya.
(A-1Red)