Medan - Moltoday.com :
Carut marut pelaksanaan seleksi pejabat eselon III dan lurah makin terungkap. Selain ada yang 'nyelonong', dari 71 menjadi 72 ternyata ada keanehan lain penentuan pemenang jabatan.
"Dari informasi yang saya terima, yang paling mencolok mengenai pemenang jabatan Kabag SDA. Semula yang mendaftar 7 orang dan lolos kelengkapan berkas, kemudian mereka ikut ujian tertulis dan asesmennya.Namun ketujuh calon tersebut sudah 'KO' alias tidak lolos ujian tertulis sehingga tidak ikut untuk tahap wawancara. Dengan demikian pelamar untuk Kabag SDA menjadi kosong," Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan Antonius Tumanggor S.Soso pada wartawan, Kamis(6/5/2021) usai menerima sejumlah 'keanehan' pengisian jabatan eselon III dan lurah.
Anehnya, sambung Antonius, meski pesertanya sudah tidak ada lagi, Pansel yang diketuai Sekda Medan Wiriya Alrahman, memenangkan peserta yang sudah gagal jadi Camat Medan Belawan. Pemenangnya tercatat sebagai Camat Medan Belawan, sementara yang bersangkutan tidak ada melamar sebagai Kabag SDA.
Inilah yang menjadi keanehan bagi kita, sebab selain tidak transparan, Pansel juga tidak konsisten dengan uji kompetensinya. "Saya ragu apakah Pak Wali tahu dengan kondisi yang sebenarnya, dan apakah Pansel jujur kepada Pak Walikota," imbuh Antonius.
Ada lagi kasus lain, lanjut Dewan dari Dapil I ini, Kabid Promosi di Dinas PMPTSP yang dimenangkan pelamar Sekcam Medan Helvetia. Bedanya, peserta untuk jabatan itu ada 4 orang yang lolos untuk wawancara di Fisipol USU. Keempatnya ikut wawancara, namun ke empatnya kalah, tapi yang menang justru pelamar atas nama Sekcam Medan Helvetia.
"Nah ini lagi apa namanya, kan semakin aneh pekerjaan Pansel ini.
Makanya kita semakin menduga duga, ' Apa ada dan Ada apa' dengan seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan Pemko Medan.
Dari kondisi inilah maka kita minta Walikota Medan Bobby Nasution membatalkan hasil seleksi yang diketuai Wirya Alrahman ini," jelasnya.
Banyak pihak yang ragu atas uji kompetensi tersebut, apakah benar benar sudah menempatkan pejabat sesuai kemampuannya atau malah sebaliknya. "Kita sangat mendukung kebijakan Walikota Medan Bobby Nasution, untuk mencari pejabat yang berkompeten didalam mendukung visi misinya di bidang pemberdayaan ASN. Tetapi kita menyesalkan ketidakberesan pihak Pansel, yang tidak ada transparansi dan ketegasan sistem saat pelaksanaan," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BKD Muslim mengatakan, bahwa uji kompetensi ini kerjasama antara Fisipol USU dengan Tim Pemko Medan. Jadi yang menilai kompetensi itu Tim USU dan Pemko Medan.
Dan soal adanya pemenang yang bukan peserta di jabatan tersebut, Muslim dengan enteng mengatakan bahwa sebagai ASN harus bersedia ditempatkan dimana saja. Juga mengenai adanya tambaha satu Kelurahan, dari 24 menjadi 25. Dan katanya sudah diumumkan, walau di website hanya tercantum 71.
(A-1RED)