TOBASA - Perkumpulan Gaja Toba Semesta (PGTS) mengadakan workshop dan seminar, 27 - 28 Juli 2018 bertempat di Gedung SMA Unggul DEL Laguboti -Tobasa.
Workshop dan seminar yang bertemakan "Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk peningkatan kesejahteraan penduduk setempat dan Pengentasan kaum muskin di kawasan Danau Toba" yang dihadiri 400 orang dari berbagai organisasi masyarakat khusus pemerhati pakar Lingkungan Hidup, Agama, Masyarakat Hukum Adat, Tanah Adat (Ulayat), Pejabat Pemkab sekitar Danau Toba, masyarakat yg bersengketa dengan tanah ulayat, perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari Provinsi Bali beserta Pejabat Pemprovsu.
Acara berjalan sangat alot, peserta saling berebut untuk bertanya dan memberi pendapat.
Dalam sesi tanya jawab ini penuh emosional spt kisah dari:
1.Dita Angelina Sinaga desa Simarjarunjung ;
2.Jalonos Simbolon, asal huta Sitongitinggi;
3.JanurdinAritonang asal huta ginjang;
4.Tagor Siahaan;
5.Brilen Simamora;
6.Hesron Sitorus asal Lumban Sitorus;
7.Nelson Siahaan asal Gurgur Aek Raja-Tampahan;
8.Tagor Siahaan;
9.Marulak Simajuntak asal Balige ketua FORKALA (Forum komunikasi antara Lembaga Adat);
10.Beberapa aktifis dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);
11.Aktifis Pemerhati Adat dari Jerman yg berkantor di kota Parapat ;
12.Bonar Siahaan dari Lembaga Hargado Bonani Pinasa;
13.DR.HP.Panggabean SH.MS. (ketum DPP Kerukunan Masyarakat Batak /KERABAT dan Ketum DPN Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara/KERMAHUDATARA yg datang dari Jakarta bersama Sekjen Ir. Santiamer Silalahi, dan Ketua Harian Brigjend.pur. Junias Tobing dan
Ev.TT.Daniel Pardede SH.MH. dari Medan ketua DPD Sumut
1.Ibunya sedang dipenjarakan skrg dg dakwaan mempergunakan Tanah Hutan Lindung untuk usaha (Dita Anggelina Sinaga)
2.Tanah TPL sdh 34 tahun kami perjuangkan untuk dikembalikan ke Masyarakat Adat tidak berhasil hingga kini sedang proses Peradilan dan kami tidak mau lagi berhubungan dengan Pemkab dan jajaran yg terkait karena sudah bosan dan letih (Hesron Sitorus)
3.Huta Ginjang, Silando dan Tapian Nauli sudah 5 Generasi kami tau bukan kawasan Hutan Lindung, mengapa sekarang ini didaerah Pemukiman Penduduk yang sudah ratusan tahun ditetapkan Kawasan Hutan Lindung, yang ditanami Kopi dan lain lain yang ternyata milik pejabat Pemkab (Jabudin Oppusunggu)
Dari penanya yg lain hampir sama keluhannya yaitu[cut] tanah mereka yang sudah turun temuran ratusan tahun dinyatakan kawasan hutan lindung.
Lain halnya apa yg disampaikan Presdir LBH-Batak "Habonarin do Bona" yg Dewan Pembinanya ada 5 Jendral purn. dan 7 Prof.Dr.bidang Hukum dan Budaya dan belasan Dr. Bidang Hukum di Dewan penasehat mengatakan harus ada gerakan Revolusi Mental bagi Bangso Batak agar dapat menyelesaikan Tanah Ulayat ini disamping SDM nya harus ditambah Pengetahuan bidang Hukum dan Mediasi agar bisa menyelesaikan dengan tepat dan adil tentang Tanah Ulayat ini yang sudah dilandasi oleh UU dan peraturan lainnya.
Lebih jauh dikatakan Sekretaris DPD PERADI Sumut ini yg juga Sekjend DPP Kesatuan Bangso Batak se Dunia, Ketua Umum Pusat Dewan Amanat Masyarakat Adat Indonesia (DAMAI) dan salah satu Ketua DPP SONAKMALELA empat Marga ini menyampaikan seluruh Pemkab dikawasan Danau Toba harus sama sama berkeinginan melahirkan, menetapkan Peraturan Daerah tentang wilayah tanah adat ulayat sebanyak mungkin di daerahnya masing dan janganlah ada kebohongan Publik menyatakan wilayah hutan lindung guna pemilikan pribadi para pejabat Pemkab seperti yang diduga masyarakat .
Luhut B Panjaitan mengatakan[cut] negara kita negara hukum, maka semua penyelesaikan harus secara hukum dan tidak akan bisa diselesaikan dengan cara suara keras dan emosional, dan tidak akan bisa cepat seperti membalikkan telapak tangan, kalau mau lebih baik dan cepat sekolahkanlah anak anak kalian agar bisa dengan cara orang berpendidikan tinggi menyelesaikannya, kami keluarga sederhana bapak saya supir Sibualbuali dan Mama saya tidak tamat SD tapi kami anak anaknya pendidikan tinggi semua, adik saya Doktor S3 dari Luar negeri, jadi mari kita sama sama bertanggung jawab menyelaikannya dengan baik.
Acara ditutup dengan DPN dan DPW KERMAHUDATARA (kerukunan masyarakat hukum adat nusantara) dan DPP dan DPD KERABAT (kerukunan masyarakat batak) mangulosi Ketum GAJA TOBA , beberapa pembicara dan ulos kepada bapak Luhut B Panjaitan diwakilkan karena sudah pulang. Pemberian ulos langsung di oleh bapak Dr.HP Panggabean SH.MH. yg didampingi baoak Ir.Santiamer Silalahi selaku Sekjen dan bpk Ev.TT.Daniel Pardede,SH,MH. ketua DPD Sumut.
Acara selesai dengan alot dan ditutup tepat pukul 17.00 Wib.