Moltoday.com - Simalungun |Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami defisit anggaran. Sehingga keberadaan honorer terpaksa di kurangi akibat beban anggaran yang di pos kan untuk gaji honorer bersumber dari PAD.
Menurut salah seorang anggota DPRD yag dilangsir di salah satu surat kabar perjuangan baru mengatakan, honorer di gaji dari PAD, sehingga dengan minim nya PAD, sudah pasti honorer harus di kurangi.[cut]
Di sisi lain, Simon Nainggolan selaku ketua DPW TOPAN RI Sumut yang dimintai tanggapannya mengatakan, terlepas dari apa dan mengapa di kurangi nya honorer, yang jelas jika hal ini terjadi, merupakan produksi pengangguran besar besaran. Memang benar itu untuk gaji dari PAD. Tapi kenapa baru tahun ini PAD tidak mencukupi. Dan lagi sewaktu penerimaan pegawai honorer, apakah tidak di hutung dan direncanakan matang sesuai dengan kemampuan PAD untuk menggajinya. Jadi sedikit membingungkan, apakah asal asal menerima aja honorer di pemkab simalingun?. Ujar Simon.
Atau sumber PAD banyak yang tidak terealisasi sehingga PAD minim. Bisa juga PAD dibuat untuk beban post lain?.
Jadi sangat diharapkan peran DPRD dalam memperjuangkan hal ini. Karena dengan pemecatan 2000 honorer ini, akan menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran meningkat.
Pemerintah Pusat selalu berupaya mengurangi pengangguran, tapi kenapa pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten simalungun malah produksi pengangguran.
Kalau di katakan anggaran difisit, perlu di kaji ulang proyek proyek terutama di dinas PUPR. Salah satu contoh proyek penghubung 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan pematang bandar dan Kecamatan Bandar Huluan (titi bosi). Proyek pembangunan jalan aspal ini dikeluhkan warga, karena pemborongnya terkesan asal asalah dan diduga banyak volume yang dikurangi dengan tujuan diduga mau memperkaya diri. Kata warga SK kalau pemborongnya langsung beli rumah, mobil baru dan banyak lagi setelah proyek jalan ini. Apa pemkab lebih mengutamakan proyek, yang diduga justru akan memperkaya kontraktor nakal.
Jadi kami mohon kan kepada DPRD kabupaten simalungun agar membela rakyat terutama honorer dan segera mengambil langkah tegas sebelum terjadi pemecatan atas honorer di pemkab Simalungun.
Kita kurangi lah penngganguran, jangan malah memproduksi pengangguran, tegas Simon.(R.10.1-3)