Media Online Grup

Media Online Grup

Keturunan Marah Halim Harahap Divonis Bebas.

author photo
Ket Gbr : Ranto Sibarani, SH

SUMUT-Moltoday.com  |Penasehat Hukum Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan mengapresiasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait Perkara Pidana Nomor 1163/Pid.B/2018/PN Mdn yang membebaskan kedua keturunan Mantan Gubernur Sumatera Utara tersebut dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Ketua Tengku Oyong, SH., MH, dan dua anggota Majelis Hakim yaitu Bambang Joko Winarno, SH dan Syafril  Pardamean, SH., MH pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 pukul 18.30 WIB di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan.[cut]

Sebagaimana diketahui, perkara tersebut bermula dari proses jual beli dua bidang tanah yang masing-masing seluas 1500 M2 sertifikat nomor 09 atas nama Marah Halim Harahap dan sebidang tanah seluas 750 M2 sertifikat nomor 10 atas nama Zuraida Marah Halim. Kedua bidang tanah tersebut rencananya dibeli oleh Suhendra senilai Rp 45 Miliar, dengan panjar Rp 1 Miliar. Namun kemudian Suhendra melaporkan Muhammad Akbar Siregar dan Haji Faisal Amri Pohan ke Polda Sumatera Utara dengan dalih bahwa Sertifikat tanah tersebut masih ada pada pihak lain.

“Dari awal kami sudah meyakini bahwa kedua klien kami tidak melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa, karena klien kami menerima panjar dari pelapor Suhendra senilai Rp 1 Miliar tersebut dituangkan dalam akta notaris nomor 01 TaHUN 2017 tertanggal 15 Agustus 2017 di kantor Dian Hendrina Sitompul, SH. Bagaimana mungkin seseorang melakukan penipuan dengan mendaftarkannya kepada notaris dalam suatu perjanjian resmi?” ujar Ranto.

“Dalam jual beli yang tidak lunas, sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya, kedua klien kami berhak menjual tanah tersebut kepada siapa saja, apalagi ternyata Suhendra tidak pernah melunasi harga tanah tersebut kepada klien kami, sehingga tuduhan bahwa klien kami melakukan tindak pidana tidak terbukti, perbuatan tersebut adalah perbuatan perdata, karena dituangkan dalam akta perjanjian di kantor notaris, lagi pula klien kami tidak pernah menggunakan identitas palsu dalam menerima panjar tersebut” sambung Ranto.

“Kami berharap semua pihak dapat menghormati putusan hakim tersebut, dan negara sudah seharusnya memulihkan nama baik kedua klien kami, karena putusan hakim memerintahkan demikian’ Tutup Ranto.
Adapun putusan tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan terbukti sebagaimana  dalam Dakwaan Kesatu akan tetapi bukan perbuatan Tindak Pidana
2. Melepaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari segala tuntutan hukum
3. Membebaskan Terdakwa I Muhammad Akbar Siregar dan Terdakwa II Haji Faisal Amri Pohan dari Dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dan Martabatnya
5. Memerintahkan barang bukti yang dilegalisir  tetap terlampir dalam berkas perkara.

Editing/Posting Redaksi Moltoday.com
Write by Redaksi
Komentar Anda

Berita Terkini