Publisistik : A.1.Red
Editor : Amasari/Redaksi
MEDAN,MOLTODAY.COM | Sebanyak 11.864 orang pegawai harian lepas (PHL/honorer) Pemko Medan yang menghabiskan anggaran APBD 400 miliar per tahun, dinilai sangat memberatkan keuangan daerah. Keberadaan PHL ini sudah menjadi sorotan, terlebih yang berada di DInas PU Bina Marga sebanyak 3000 orang lebih.
Untuk mengatasi mubazirnya jumlah PHL tersebut, Pemko Medan akan melakukan seleksi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang dimulai dari tingkat Kecamatan. Jumlahnya disesuaikan akan kebutuhan OPD, berapa yang dibutuhkan dengan menetapkan uraian tugas PHL yang lulus seleksi.
“Untuk tahap awal akan dilakukan di tingkat kecamatan, cukup 6 orang tenaga PHL di setiap kantor camat, apa tugas pokok mereka sudah ditentukan. DPRD medan bersama pemko sepakat tidak ada penambahan PHL untuk tahun ini dan tahun berikutnya,” ucap Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE.SH. MH didampingi Wakil Ketua H. Iswanda Ramli SE, Anggota Komisi B Edward Hutabarat dan dari Komisi A Andi Lumban Gaol SH kepada wartawan, Senin (25/2) di ruang kerjanya, usai rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD Medan bersama Sekda Kota Medan Ir Wiriya Arrahman MM Kepala BKD Muslim Harahap dan Seketaris Dewan Abdul Aziz.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, untuk PHL dan OPD, camat akan melakukan sendiri ujian seleksinya. Pimpinan OPD juga menentukan sendiri berapa jumlah PHL yang mereka butuhkan. Lewat seleksi itu akan ada yang gugur, sehingga jumlah PHL akan berkurang dan bisa menghemat APBD Kota Medan.
“Dewan dan pemko juga sepakat, jika ada PHL yang jarang masuk otomatis akan dipecat, dan akan didata lewat absensi masing-masing PHL,” tegasnya.
Banyaknya PHL di Dinas PU Bina Marga, Henry Jhon mengungkapkan, pihak OPD tersebut sudah merumahkan mereka dan menunggu dilakukannya seleksi. Jumlah PHL di dinas tersebut yang berjumlah 3000 an orang dinilainya sangat mubazir.
“Padahal banyaknya tenaga PHL ditambah ASN,masalah infrastruktur dan drainase di Medan sampai saat ini belum berers-beres, untuk apa banyak-banyak tenaga honorer kalau tidak efisien, secukupnya saja yang diberdayakan,” tuturnya.
Sejak Januari 2019 sampai sekarang, pegawai honorer/PHL di Pemko Medan belum gajian. Lewat RDP dengan Sekda dan BKD disimpulkan, yang lulus seleksi akan menandatangani kontrak, setelah itu barulah gaji mereka dicairkan.
UPT Pemakaman Kristen Diberdayakan
Pada kesempatan yang sama, Henry Jhon mempertanyakan kepada sekda kenapa harga pemakaman Kristen di Medan sangat mahal, padahal lahannya milik pemko. Di masing-masing tempat pemakaman umum (TPU) Kristen di Medan ada unit pelayanan teknis (UPT) lengkap dengan tenagah PHLnya.
“Tapi tenaga PHL itu tidak ada kerjanya, yang menguasai TPU Kristen justru orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pihak Pemko. Orang-orang luar yang menguasai pemakaman Kristen sehingga harga satu makam sangat mahal dan memberatkan ahli waris,” ungkap Henry Jhon.
Masih Menurut Henry Jhon, Sekda Kota Medan akan tegas untuk tenaga PHL yang ditugaskan di pemakaman Kristen dan akan memeberhentikan mereka jika tidak melaksanakan tugasnya. Karena pemko sudah memiliki perda pemakaman dan perabuan, sehingga untuk makam tarifnya ditetapkan sesuai perda.
“Kita tunggu ketegasan Sekda untuk menertibkan mafia-mafia yang berkeliaran di lingkungan TPU Kristen. Praktik mafia pemakaman ini sudah berlangsung lama, warga banyak yang mengeluh kepada saya, semoga permasalahan ini segera teratasi,” harapnya.