Editor : Redaksi
MEDAN,Moltoday.com |Terkait kasus dugaan pengemplangan pajak inisial HS , Pimpinan Sumut Badan
Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran
Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) terus mengawal perkembangan atas kasus yang
dipersangkakan HS.
Jum’at, 26 April 2019, sekira 09:30 Wib, Pengurus BPI KPNPA RI Sumut meyambangi Kantor Wilayah DJP Sumut I di Jalan Sukamulia No.7,Medan. Kehadiran Tim BPI KPNPA RI sesuai undangan Humas Kanwil DJP Sumut I terkait perkembangan kasus tersebut.[cut]
Kehadiran BPI KPNPA RI langsung dipimpin Ketua Pimpinan
Wilayah, Jhonson Situmorang,SH didampingi J. Gultom Wakil Ketua, Dian br Sinaga
dan M.R. Situmorang,SH selaku Penasehat Hukum (PH), Amin Malabar selaku Investigasi
dan Bernard Marpaung Kabiro Humas BPI KPNPA RI Sumut yang diterima Bidang Humas di lantai 7.
Usai pertemuannya, Ketua BPI KPNPA RI Sumut Jhonson
Situmorang,SH, kepada wartawan menyebutkan bahwa pertemuan yang dilakukan dalam hal
perkembangan kasus dugaan pengemplangan pajak inisial HS.
Sesuai informasi yang disampaikan Staf Humas Kanwil DJP
Sumut I, Ketua BPI Sumut mengatakan, saat ini sudah dalam proses penyidikan dan
pemberkasan PNS Kanwil Dirjen Pajak Sumut I.
Terkait dengan nama perusahaannya, dikatakan Doni
selaku Staf Humas meyebutkan nama perusahaannya PT Unipalma yang bergerak
dibidang minyak sawit kasar atau CPO (Crude Palm Oil).
Menyinggung nilai faktur pajak yang tertunggak yang diduga
dipalsukan (TBTS) senilai 116 Milliar. Dalam proses ini HS dikenakan sanksi Bunga
Berjalan sebesar 150% sesuai Undang-undang Pasal 8 ayat 3. Proses HS sendiri telah memasuki
tahap penyidikan dan pemberkasan, tersangka HS dikenakan sanksi Pokok
Berjalan sebesar 400%.
Ditanyakan apakah oknum-oknum Pajak ada yang terlibat terkait kasus yang
dipersangkakan kepada HS, Doni Staf Humas belum bisa berkomentar ,”belum
diketahui dan mudah-mudahan tidak ada yang terlibat”.
Lanjut Ketua BPI Sumut, dari informasi yang didapatkan, tersangkas HS saat ini mendekam
di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Kusta Blok A7 (Tipikor) Medan.
Terkait kasus pengemplangan pajak yang dipersangkakan kepada HS, Jhonson Situmorang kepada Staf Humas Kanwil DPJ Sumut I meminta agar kasus pihak Dirjen Pajak serius menanganinya.