Published : A-1.Red
MEDAN - Hanya 17 dari 34 Pemerintah Daerah di Sumatera Utara yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran tahun 2018. Jumlah ini masih di bawah target Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara yaitu 20 Pemda.
Hal itu dikatakan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni pada acara Workshop Pengelolaan Keuangan Negara Triwulan II Tahun 2019, Rabu (26/6/2019). Menurut Ambar, salah satu kendalanya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM).
"Ada beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar Pemko gagal meraih opini WTP dalam pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah faktor kualitas SDM," ujarnya.
Selain itu, ujar Ambar, faktor-faktor lainnya adalah faktor aset tetap dan aset lain-lain yang sulit ditindaklanjuti validasinya, hutang yang tidak ada rincian dan pengelolaan pajak daerah.
BPK sendiri, lanjut Ambar, tidak bisa melepas dan selalu melakukan pembinaan kepada Pemda agar pengelolaan keuangan daerah terus meningkat setiap tahun. Hasilnya, ada beberapa daerah yang meningkat dan mendapat WTP, namun masih banyak saja Pemda yang belum berhasil.
"Tahun 2018 kita berharap dan mentargetkan 20 dari 34 Pemda di Sumut yang meraih WTP, tapi kenyataannya hanya 17 yang berhasil. Sementara 13 Pemda mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan tiga Pemda 'disclaimer' atau Tidak Menjawab Pertanyaan (TMP)," kata Ambar sembari menjelaskan 34 Pemda itu terdiri dari 33 Kabupaten/Kota plus satu Pemprov Sumut.
Ke-17 Pemda peraih opini WTP itu masing-masing Pemprov Sumut, Asahan, Taput, Tobasa, Padang Lawas Utara, Samosir, Batubara, Humbahas, Tapsel, Gunung Sitoli, Sibolga, Tebing Tinggi, Binjai, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Dairi dan Labusel.
Sedangkan peraih opini WDP masing-masing Medan, Pematangsiantar, Padang Sidimpuan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas, Langkat, Nias Utara, Mandailing Natal, Pakpak Bharat dan Karo.
Daerah Simalungun, Nias Barat dan Tanjung Balai disclaimir alias TMP. "Satu daerah lagi Nias Selatan belum opini karena masih dalam proses pemeriksaan," ujarnya.
Berdasarkan raihan itu, enam Pemda memiliki peningkatan opini dari WDP ke WTP masing-masing Batubara, Deliserdang, Serdang Bedagai, Gunung Sitoli, Sibolga dan Tebing Tinggi. Sedangkan Pemda yang opininya menurun Labuhan Batu Utara, Pakpak Bharat dan Pematang Siantar.
Sementara itu persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) rata-rata per 19 Juni 2019 mencapai 76,11 %. Pemda yang mencatat TLRHP tertinggi masing-masing Humbang Hasundutan 93,99 %, Toba Samosir 92,90 %, Samosir 91,22 % dan Pemprov Sumut 78,58 %. Terendah Padang Lawas 64,36 %, Labuhan Batu 62,12 % dan Nias Barat 56,51 %.