Published : A-1.Red
Editor : Amsari,Redaksi
MEDAN |Moltoday.com -Di hari jadi Kota Medan
ke 429, seharusnya Walikota mampu memberikan pelayanan terbaik bagi
masyarakatnya, seperti perbaikan infrastruktur jalan,pelayanan kesehatan,
pendidikan dan pelayanan adminsitrasi kependudukan.
Walikota Medan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD),seharusnya fokus memperbaiki segala fasilitas publik dan mencari
anggaran dari Kementerian PUPR dan segera mendorong mereka untuk melakukan
proyek revitalisasi sungai-sungai di Kota Medan.
"Revitalisasi sungai penting untuk segera dilakukan,
mengingat banyak sungai yang butuh perbaikan dan pelebaran, agar mampu
menampung debit air ketika turun hujan yang dapat menyebabkan banjir.
Selain itu Pemko Medan sudah harus menyiapkan relokasi bagi
penduduk yang tinggal di pinggiran sungai (DAS ) yang akan terkena proyek
revitalisasi sungai," ucap Ketua DPRD Kota Medan, Henri Jhon Hutagalung,
SE.,SSH.,MH yang juga Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini, Senin
(1/6) diruangan kerjanya.
Henri Jhon menambahkan, terkait pelayanan bagi warga tidak mampu
ada amanat di Undang-Undang yang menyebutkan, bagi pendataan penduduk yang bisa
di berikan seperti pelayanan kesehatan BPJS, Kesehatan dari program PBI dan
Program untuk keluarga miskin yaitu Program Keluaraga Harapan (PKH)".
"Seperti
program PKH di Undang-Undang ada di amanatkan dua (2) kali dalam setahun
harus dilakukan Up Dating Data. Yaitu pada Bulan Maret dan Bulan November
setiap tahunnya.
Namun hal
itu tidak pernah dilakukan Pemko Medan, seharusnya hal tersebut harus dilakukan
untuk mengetahui berapa jumlah penduduk yang di kategorikan tidak mampu
dan harus dilayani, sehingga DPRD Medan dan Pemko Medan bisa menganggarkan
untuk disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," terangnya.
Sambung Henri Jhon lagi, kalaupun tidak bisa dilakukan sekaligus
dengan menggunakan APBD, paling tidak Pemko dan DPRD Kota Medan bisa
merancang beberapa tahun yang akan datang agar masyarakat kurang mampu saat
salit bisa di layani dengan memakai BPJS Kesehatan gratis milik
pemerintah".
"Untuk
Pendidikan, rumah dan pangan, jika tidak direncanakan lebih baik dari sekarang,
berarti Pemko Medan tidak punya visi bagaimana meningkatkan pelayanan untuk
warga Kota Medan agar lebih baik dan sejahtera," terangnya.
Terkait interflasi yang akan di usulkan oleh pimpinan di dewan di
DPRD Kota Medan, Henri Jhon mengatakan, mereka segera melakukan rapat antara
pimpinan sehingga dapat dilihat dulu urgensi dari inteplasi yang akan dilakukan
tersebut.
" Inikan kita mau ketemu dulu dari pihak
pengusul interplasi dan melakukan rapat, inikan mau minta keterangan dari
pemerintah Kota, tentang BPJS PBI Kesehatan yang belum jelas sampai saat
ini," kata Henri Jhon Hutagalung.