Medan,Moltoday.com-SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERASAMA BAHWA TERBENTUKNYA PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ADALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009, TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. TERBENTUKNYA PERDA TERSEBUT BUKANLAH SEMATA HANYA UNTUK KEPENTINGAN PAD, AKAN TETAPI JUGA BERTUJUAN UNTUK MENGENDALIKAN USAHA ATAU KEGIATAN YANG DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA ATAU KERUGIAN MASYARAKAT.
OLEH KARENA ITU KAMI BERPENDAPAT, PENCABUTAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 INI DAPAT DIPASTIKAN AKAN MEMBAWA KONSEKUENSI TERHADAP PEMKO MEDAN MAUPUN MASYARAKAT,UCAP Drs.HERI ZULKARNAIN SAAT MEMBACAKAN PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT DI RAPATA PARIPURNA, SENIN (29/7).
LANJUT HERI, YANG PERTAMA; -MEMBAWA KONSEKUENSI TERHADAP KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN. KITA KETAHUI PENERIMAAN PAD KITA DARI SEKTOR INI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR INI CUKUP BESAR, KAMI CATAT MENCAPAI RP. 17 – 18 MILYAR SETIAP TAHUNNYA. DENGAN PENCABUTAN INI PEMKO MEDAN TENTU AKAN KEHILANGAN PAD DARI SEKTOR INI.
-KEDUA; BILA PEMERINTAH KOTA MEDAN TIDAK SEGERA MENYIKAPI, MAKA PENCABUTAN PERDA INI AKAN MENIMBULKAN RASA TIDAK NYAMAN DI MASYARAKAT.SELAMA INI CUKUP BANYAK IZIN USAHA YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN, BEGITUPUN MASIH BANYAK JUGA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS IZIN YANG DIBERIKAN. APALAGI TANPA MEMILIKI IZIN, LEBIH DARI ITU SELAMA INI JUGA CUKUP BANYAK PENGADUAN MASYARAKAT ATAS GANGGUAN BERBAGAI AKTIFITAS DUNIA USAHA.
ADAPUN BENTUK GANGGUAN YANG DIAKIBATKAN AKTIFITAS DUNIA USAHA TERSEBUT ANTARA LAIN:
GANGGUAN TERHADAP FUNGSI TANAH, AIR, SUNGAI, LAUT DAN UDARA
GANGGUAN YANG BERSUMBER DARI GETARAN DAN/ATAU KEBISINGAN
TERJADINYA ANCAMAN KEMEROSOTAN MORAL DAN/ATAU KETERTIBAN UMUM
PENURUNAN PRODUKSI USAHA MASYARAKAT.
OLEH KARENA ITU DENGAN PENCABUTAN PERDA INI DIKHAWATIRKAN ADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAM AKTIFITASNYA TIDAK LAGI MENGINDAHKAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU TERKAIT IZIN GANGGUAN. BISA SAJA MEREKA MENGANGGAP KETENTUAN TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.
SAMBUNG HERI KEMBALI,"OLEH KARENA ITULAH DARI KEDUA HAL YANG KAMI SAMPAIKAN TADI, FRAKSI PARTAI DEMOKRAT BERHARAP DENGAN PENCABUTAN INI HARUS ADA LANGKAH KONGKRIT DARI PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK MENYIKAPINYA. KAMI BERPENDAPAT PEMERINTAH KOTA MEDAN PERLU BERUPAYA MENGGALI SUMBER PAD DARI SEKTOR LAIN SEBAGAI PENGGANTI RETRIBUSI IZIN GANGGUAN INI SERTA MEMBENTUK SUATU PERATURAN DAERAH YANG BARU YANG DAPAT DIJADIKAN PAYUNG HUKUM DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PERTUMBUHAN DARI BERBAGAI AKTIFITAS DUNIA USAHA.
DENGAN PERATURAN TERSEBUT KITA HARAPKAN PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI SERTA PEMBERIAN SANKSI YANG TEGAS BAGI SETIAP PERUSAHAAN YANG MELANGGARNYA.
"KAMI HARAP WALIKOTA, PIMPINAN DEWAN SERTA SEGENAP PESERTA RAPAT,
TERKAIT KEPADA PENCABUTAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 INI KAMI BERPENDAPAT, DIKARENAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN UNTUK MENCABUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 INI SUDAH DIDASARKAN PAYUNG HUKUM YANG JELAS YAITU PER MENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2017 .
KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 500/323/SJ TANGGAL 15 JULI 2017 TENTU PROSES PENCABUTAN WAJIB DILAKUKAN. HANYA SAJA PROSES PENCABUTAN HARUS DIDASARKAN MEKANISME SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM PER MENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN HUKUM DAERAH. DALAM HAL INI SUDAH DILAKUKAN PADA SAAT INI", JELAS KETUA PARTAI DEMOKRAT SUMATRA UTARA INI
AKHIRNYA SETELAH KAMI MENCERMATI HASIL KERJA PANITIA KHUSUS SERTA TANGGAPAN, SARAN DARI PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, DEMIKIAN JUGA JAWABAN WALIKOTA MEDAN ATAS SEMUA PERTANYAAN YANG DIAJUKAN. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT SEPAKAT UNTUK MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN RANPERDA KOTA MEDAN TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN INI MENJADI PERATURAN DAERAH.DEMIKIAN PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT KAMI SAMPAIKAN.(A-1Red)