Reporter : Panji HS
Editor : Panji,Bern,Redaksi
TAPUT |Moltoday.com – Rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sambangi kantor Pusat HKBP di Pearaja Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Selasa, 27 Agustus 2019.
BPIP salah satu lembaga yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam
merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara
menyeluruh dan berkelanjutan.
BPIP juga melaksanakan penyusunan standardisasi
pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta
memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau
regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,
kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan
komponen masyarakat lainnya.[cut]
Kunjungan kali ini dalam rangka dialog bersama alim
ulama kantor pusat HKBP membahas terkait arah kerjasama dalam hal pembinaan
ideologi Pancasila dan membahas isu terkini tentang ancaman radikalisme yang
muncul terutama dilingkungan masyarakat HKBP.
Rombongan Dr Lia Kian staf khusus ketua dewan pengarah
BPIP dan Elfrida Herawati Siregar direktur hubungan antar lembaga dan kerjasama
BPIP bersama Brigjen TNI Ardiansyah Triono staf ahli Kasad Bidang Ideologi tiba
di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung sekira pukul 09.22 WIB.
Diskusi dua arah tersebut terpantau alot menyepakati
pentingnya penerapan dan penguatan nilai-nilai ideologi Pancasila di zaman
milinial ini.
Ephorus HKBP Pdt DR Darwin Lumbantobing dalam
sambutannya mengatakan Pancasila jangan sekedar slogan, namun harus di
praktekkan dalam kehidupan.
"Kalau di kabupaten
Tapanuli Raya ini ada lima Kabupaten penerapan idiologi Pancasila itu tidak ada
masalah. Bagaimana menerapkan dan menghayati juga melaksanakan kehidupan
berkeluarga , bermasyarakat bahkan bergereja," kata Darwin.
"Di samping kita ada suku
lain dalam bermasyarakat kita harus inklusif. Inklusif yang kami pahami bahwa
kita harus terbuka kepada masyarakat, suku bahkan kepada agama lain untuk
saling memahami bersama benar ada perbedaan," katanya.
Jadi perbedaan bukan untuk diabaikan, namun perbedaan
harus dipahami bersama benar ada perbedaan tetapi ada persamaan dalam
kebhinekaan.
"Karena perbedaan itulah
di daerah kita maka kita saling mengisi, jadi perakit kebersamaan. Bagi banyak
orang banyak mengira perbedaan itu suatu yang berbahaya. Pada hal tidak,
perbedaan itulah yang membuat kita saling menolong dan saling membantu yang
saling memahami bersama, dan itu kami pahami diakomodir dari ideologi
Pancasila," papar Ephorus.
Brigjen Ardiansyah Triono mengatakan salah satu tugas
TNI AD adalah pemberdayaan wilayah pertahanan darat yakni salah satunya
membantu pemerintah daerah.[cut]
"Babinsa punya tugas yang
sangat berat harus bergandeng tangan dwngan semua kementerian. Pembinaan
teritorial dengan kerja sama BPIP adalah dengan sosialisasi penguatan nilai
ideologi Pancasila," kata Ardiansyah.
Dr Lia Kian dalam paparan singkat mengapresiasi HKBP
memberi sambutan hangat kehadiran BPIP. Dijelaskan, hasil diskusi dengan HKBP
akan ditindaklanjuti termasuk saran dan masukan agar penerapan ideologi
Pancasila diaplikasi dari ragam stake holder.
"Kita sepakat dan itu
fakta, Pancasila mulai luntur pasca reformasi. Seluruh stake holder baik ASN,
TNI, Polri dan masyarakat akan dibekali penguatan ideologi Pancasila,"
kata Lia Kian.
Lia Kian mengakui bahwa pemahaman dan penetapan
ideologi Pancasila belum dapat dimaknai secara solid oleh segenap rakyat NKRI.
Fakta-fakta yang muncul lewat survei terkait adanya
aparatur sipil negara hingga aparat hukum dan keamanan yang lebih peracaya
ideologi selain Pancasila, membuktikan kerja BPIP tidaklah mudah.
“Seperti pada saat diklat ada
mahasiswa STPDN tidak hafal butir Pancasila, saya tanya katanya lupa. Maka ke
depan sebelum jadi ASN, TNI/Polri baiknya di lakukan screening tes dahulu,
termasuk DPR," tutupnya.
Diwawancara terpisah usai acara, ketika disinggung
aksi Ustaz Abdul Somad, Lia Kian meminta masyarakat agar mempercayakan masalah
itu kepada penegak hukum.
"Saran
saya damailah, kita serahkanlah kepada aparat sesuai ranah mereka yang bisa
menilai itu. Apalagi hal itu sudah difasilitasi MUI, kementerian Agama. Sambil
proses itu kita baiknya menahan dirilah, menahan emosi, hati dan pikiran.
Jangan mau terprovokasi hal tersebut," kata Lia Kian kepada awak media Moltoday.com