Published : Redaksi
Editor : Bern
JAKARTA |Moltoday.com
–
Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan program Strategi Nasional yang dicanangkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini hampir semua institusi penegak hukum
menerapkan. Mulai dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Komisi
Pemberantasan korupsi (KPK).
Di lingkungan Kejaksaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengapresiasi kinerja Wakil Jaksa
Agung Arminsyah selaku Pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI yang
telah berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 13 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia.[cut]
"Terjadi peningkatan yang signifikan. Kejaksaan sangat membanggakan. Tanpa keikutserta pimpinan, mana mungkin WBK dan WBBM bisa diterapkan diinstitusi tersebut," ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).
Menurutnya, keberhasilan Arminsyah
juga tak lepas dari support Jaksa Agung HM Prasetyo dan para Jaksa Agung Muda
(JAM), Kabandiklat, Biro Kepegawaian dan petugas dilapangan sehingga program
WBK dan WBBM yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terwujud.
Program WBK dan WBBM merupakan
program Strategi Nasional yang saat ini hampir semua institusi penegak hukum
menerapkan. Mulai dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, dan Komisi
Pemberantasan korupsi (KPK).Capaian penerapan WBK dan WBBM di lingkungan
Kejaksaan, saat ini sudah mencapai 13 Satker.
Ateh berharap pada pergantian kabinet mendatang, Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung yang telah memahami program WBK dan WBBM sehingga program itu bisa berlanjut dengan baik.
Ateh berharap pada pergantian kabinet mendatang, Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung yang telah memahami program WBK dan WBBM sehingga program itu bisa berlanjut dengan baik.
"Semoga pimpinan Kejaksaan yang akan datang bisa lebih baik dari pimpinan saat ini. Harapan saya program ini terus berjalan di Kejaksaan, dan tetap konsisten. Siapapun jaksa Agungnya. Apalagi, program ini suda masuk strategi nasional," ujarnya.
Sesuai Visi IndonesiaSebelumnya, Arminsyah selaku pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan menekankan kepada jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia untuk mengimplementasikan reformasi struktural dan reformasi mindset sebagaimana visi Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
Dia menegaskan Reformasi Birokrasi yang dikehendaki sebagaimana dalam Visi Indonesia meliputi Reformasi Struktural dengan cara Sederhana, Simple, Lincah, Cepat (SSLC) dan Reformasi Mindset dengan kemampuan Adaptif, Produktif, Inovatif, Kompetitif ( APIK) serta dilakukan Monitoring dan Evaluasi.
Arminsyah kembali mengingatkan jajarannya bahwa ketika melaksanakan tugas harus merujuk pada Reformasi Birokrasi, yakni mengoptimalkan penanganan perkara secara profesional dan porposional dalam bentuk percepatan dan tidak berlarut-larut serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat secara mudah dan cepat.