Medan,Moltoday.com-Maraknya aksi demo buruh selama ini yang selalu mempermasalahkan pembayaran Bonus ataupun Intensif didalam satu perusahaan ke pada buruh, membuat dilematik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara didalam mengambil kebijakan ataupun keputusan.
Terlebih bagi Anggota DPRD Sumatera Utara baru dilantik, dan 3 hari baru duduk di kantor Dewan ini.Atas persoalan inilah yang membuat Anggoga Dewan terpilih dari Fraksi PKS H.Jumadi, S.Pdi angkat bicara.
"Sebenarnya kalau melihat peraturan perburuhan yang berlaku sekarang,itu mengacu kepada undang-undang yang sudah di sahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.Seperti gaji yang dibayar sesuai UMR dan Uang Lembur bagi yang bekerja diluar jam kerja", jelasnya.
Sambung Jumadi kembali," Jadi kalau masalah Intensif atau Bonus itu kesepakatan internal antara buruh dan perusahaan dimana mereka bekerja, dan apabila perusahaan tersebut mendapat keuntungan ataupun laba",jelasnya
"Namun apabila perusahaan tidak mendapat laba maupun keuntungan bagaimana mereka mau membagikan bonus ataupun intensif kepada buruh sebagaimana yang mereka tuntut saat unjuk rasa.Ini yang membuat pemerintah daerah terutama DPRD Sumatera Utara tidak dapat campur tangan terlalu jauh",terangnya
Semua permasalahan yang timbul diantara buruh dan perusahaan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang bersifat kekeluargaan." Ibarat kata inikan permasalahan rumah tangga dan internal perusahaan mereka, jadi kedepankanlah komunikasi seperti Suami dengan Istri ataupun Ayah dengan Anak",pinta Jumadi anggota dewan yang akrab dipanggil ustad ini.(A-1Red)