Medan,Moltoday.com-Rapat kordinasi Pemerintah Daerah (rakor pemda) se-Sumut membahas berbagai topik kondisi terkini perekonomian dan perkembangannya ke depan di Sumut, Rabu (2/10).
Rakor yang digelar di ruang Kuala Deli Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Jalan Balai Kota Medan.Rakor tersebut merupakan sinergitas antara BI dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sumut, OJK dan BPS dalam mengeluarkan rekomendasi kepada pembangunan ekonomi Sumut.
Rakor Pemda tersebut secara resmi dibuka Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut Syech Suhaimi, Kepala OJK KR5 Sumbagut Yusup Ansori, sejumlah kepala daerah di Sumut serta tamu undangan lainnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat menyebutkan ada tiga hal yang harus diperbaiki yakni perbaikan kualitas SDM, infrastruktur dan tingkat investasi sehingga terciptanya peningkatan daya saing.
“Ketersediaan infrastruktur yang baik seperti rencana beberapa ruas jalan tol dalam kota yang akan dibangun diperkirakan akan menjadi daya tarik investor,” kata Wiwiek.
Menurutnya akselerasi infrastruktur ini perlu terus digalakkan, jika perlu dibangun hingga ke seluruh pelosok.
“Saya sangat mengapresiasi kerjasama yang terjalin antara BI dengan BPS, OJK dan DJPB sehingga terlaksananya kegiatan ini. Semoga dengan adanya komunikasi yang terus terjalin ini, kita bisa mewujudkan perekonomian Sumut yang lebih baik lagi dan bermartabat,” harapnya.
Wiwiek mengakui dalam upaya mengakselerasi perekonomian daerah yang lebih cepat, BI Sumut memerlukan sinergi baik dalam bentuk komunikasi, koordinasi, pertukaran data hingga penyelenggaraan bersama.
Selain itu juga upaya apa yang harus dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi Sumut yang lebih tinggi lagi, terlebih dalam kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tantangan dewasa ini.
“Kami menyadari tantangan ke depannya semakin kompleks, sehingga membutuhkan kerjasama lintas instansi. Beberapa negara berkembang sedang mengalami krisis dan beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan yang negatif. Kita juga sedang mengalami perang dagang, untuk itu kita tidak boleh lemah terlebih perekonomian Sumut berbasis komoditas. Ekonomi kita harus mampu untuk terus tumbuh,” tuturnya.
Sementara itu Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sumut, Tiarta Sebayang dalam paparannya menyebutkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara (APBD Sumut) triwulan II 2019 mencapai Rp15,4 triliun atau 28,08 persen dengan pagu Rp54,8 triliun.
Sedangkan realisasi APBN Provinsi Sumut (Belanja K/L + DAK Fisik dan Dana Desa) per 30 September 2019 hingga triwulan III 2019 dirincikan mencapai Rp18,56 triliun atau 60,24 persen dengan pagu Rp30,8 triliun,” ujarnya.
Disebutkannya, untuk alokasi APBN Provinsi Sumut TA 2019 sebesar Rp66,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp22,7 triliun (34,41%) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp43,3 triliun (65,59%).
Dia berharap dari rakor ini seluruh Pemda bisa memaknai pertemuan ini dengan baik, selain sebagai bentuk koordinasi juga sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Terutama dana transfer ke daerah termasuk dana desa
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ketika membuka Rakor itu mengharapkan sinergi dan kolaborasi antar seluruh daerah.
Menurutnya Sumut merupakan provinsi unik yang memiliki potensi besar. Perdebatan yang tidak relevan tak perlu lagi dilanjutkan.
“Mengingatkan jika rakor harus memiliki output yang jelas, sehingga tidak berakhir menjadi sekadar kegiatan seremonial belaka. Silakan rakor. Saya ingin tahu jawabannya. Saya mau rakor ini jelas secara teknis, sehingga nanti akan ada satu laporan dan hasilnya bisa segera ditindak,” tegas Edy.(A-1Red)