Medan,Moltoday.com-Terkait rencana naiknya iuran BPJS, Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE menyebutkan, pihaknya akan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada tahun 2021 mendatang, agar seluruh warga Kota Medan khususnya yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) agar diberikan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Pokoknya pada tahun 2021 mendatang, seluruh warga Kota Medan yang memiliki KTP Kota Medan, wajib mendapat PBI. Apalagi, dananya sudah kami anggarkan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk menundanya seperti tahun sebelumnya,” kata Hasyim ketika ditemui wartawan di ruang kerjannya, Senin (11/11).
Dijelaskannya, pada tahun 2018 lalu, DPRD Kota Medan telah menganggarkan Rp 21 miliar. Namun, hanya 21 ribu orang yang terealisasi. Padahal, kartu yang sudah dicetak 75 ribu. “Ketika kondisi itu dipertanyakan kepada Pemko Medan, ternyata jawaban mereka (Pemko Medan) berkilah yang inilah dan itulah,” kata orang nomor ssatu di DPRD Kota Medan ini.
Nah, lanjut Ketua DPRD Kota Medan ini, pada tahun 2019, pihaknya juga telah meminta Pemko Medan untuk menindaklanjuti program tahun lalu (2018-red) yang sempat tertunda. “Kita tidak mau dengar alasan lagi. Pokoknya, PBI ini harus jalan karena untuk kepentingan masyarakat khususnya di Kota Medan,” tandasnya.
Hasyim mengakui, PBI merupakan program yang dapat merigankan beban masyarakat terutama menyangkut masalah pemeliharaan kesehatan. Untuk itulah, DPRD Kota Medan sangat menginginkan program kerakyatan ini dapat terealisasi supaya masyarakat tidak lagi terpikirkan dengan jaminan pemeliharaan kesehatannya. “Saat ini, masyarakat harus diberikan keringanan dalam hal pemeliharaan kesehatan. Kita maklumi itu, makanya PBI harus jalan tahun 2020 mendatang,” katanya.(A-1Red)