Reporter : Rianto - Tim Redaksi
KARO |Moltoday.com - Kegiatan
Bimtek para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Karo ke Kecamatan Badung Bali,
dinilai hanya buang-buang anggaran dan diduga jadi ajang cari hiburan/bulan
madu. Apalagi kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp 13 miliar.
Mirisnya lagi, kegiatan tersebut juga dilakukan di tengah kondisi
sulitnya perekonomian warga Bumi Turang yang mayoritas berprofesi sebagai
petani.
Warga
kian apatis karena kegiatan serupa yang digelar dua tahun sebelumnya juga tidak
menghasilkan trobosan apapun bagi kemajuan desa mereka. Alhasil, Bimtek yang
tengah berlangsung ini ditengarai modus untuk pelesiran.
Tahun
2017 ke Jakarta dan 2018 ke Jogjakarta dan tiap tahun ke Medan dengan
alasan yang sama, para kepala desa di Karo ini juga menggelar kunjungan ke luar
propinsi. Alasan mereka sama, study banding, Bimtek dan lain sebagainya.
"Tapi hasilnya apa? Pengelolaan dana desa tetap monoton," kritik
ketua LSM, Loyd Ginting , salah seorang warga Kabanjahe, Selasa (6/11/2019).
Kunjungan
ke Bali yang dilakukan secara bertahap ini juga diyakini , tidak akan memberi
manfaat apapun bagi kemajuan desa di Kabupaten Karo. Sementara dana yang
digunakan tidak sedikit mencapai puluhan juta per desa. Selain buang-buang
anggaran, kegiatan ini juga dinilai tak nyambung, karena jika ditilik dari sisi
manapun, antara Bali dan Karo jauh berbeda bak langit dan bumi. Bali dikenal
sebagai daerah wisata maju berkelas internasional. Sedang Kabupaten Karo
merupakan dataran tinggi yang hampir 85 persen warganya bekerja sebagai petani.
"Jadi pengetahuan apa
yang mau diserap dari Bali sana dan diimplementasikan para kades ini ke Tanah
Karo. Jangan-jangan alasan saja Bimtek, nyatanya paket tour wisata,"
curiga warga. Kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Pantauan di sosial media,
para kepala desa yang berangkat bersama istri ini lebih banyak terlihat
jalan-jalan dan memfosting foto-foto mereka jalan-jalan ke beberapa daerah
wisata di Bali.
"Sebagai
masyarakat, kami bukannya iri. Tapi apa manfaatnya kegiatan para kades ini bagi
desa-desa di Karo. Apalagi sepulang dari Bali, tak ada seorang pun dari kades
ini yang memaparkan ilmu yang mereka peroleh dalam mengikuti Bimtek tersebut.
Semenetara mereka berangkat ke Bali menggunakan dana desa," lirih warga
lagi.
Warga
berharap, kegiatan Bimtek ini distop karena diyakini tak akan berdampak apa pun
pada kemjauan desa. Ada banyak cara efektif dan murah yang bisa dilakukan
kepala desa atau pejabat publik untuk menimba informasi dari luar kota hingga
luar negerii seperti menggunakan informasi elektronik. "Kalau hanya
cakap-cakap ngapain jauh-jauh ke Bali sana.
Bayangkan
kalau Bimtek itu di seleggarakan di daerah wisata sendiri, undang nara
sumbernya ke Tanah Karo, lebih hemat dan warga setempat akan turut merasakan
perputaran uang yang tidak sedikit dan menambah PAD berarti ikut membangun
daerah sendiri, harusnya dana desa ini digunakan untuk kepentingan warga desa.
Karena uang tersebut milik warga desa bukan milik kepala desa," tegas
warga.
Karena
dinilai hanya membuang-buang anggaran dan ajang cari duit saja. Warga meminta
aparat penegak hukum mengusut kegiatan Bimtek ini. Data yang dihimpun,
Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamaatan, 259 desa (kepala desa). Mereka
diberangkatkan ke Bali secara bertahap/kecamatan. Saat ini para kepala desa dan
istrinya yang tersebar di Kecamatan Simpang Empat, Tiga nderket yang
tengah berada di Bali. Para kepala desa ini diberangkatkan oleh Lembaga
Pelatihan Manajemen Administrasi Pemerintahan (LPMAP). Lembaga yang
berkedudukan di Medan ini langsung mengirim surat ke 17 kecamatan dan
meneruskannya ke kepala desa masing-masing. Hal ini diakui Kalsum Sitepu, Camat
Barusjahe, Kabupaten Karo yang masuk dalam gelombang pertama.
"Para kepala
desa ini hanya permisi saat berangkat pelatihan saja. Lembaga Bimtek
(LPMAP-red) yang langsung mengajukan surat permohonan ke kepala desa masing-masing.
Dana kegiatan sudah ditampung di APBDesa dengan peningkatan kapasitas kepala
desa," katanya.
Hal
senada dikatakan Kepala Dinas PMD Karo, Abel Tarawai Tarigan yang dihubungi
secara terpisah. Abel mengakui pihak balai pelatihan telah berkordinasi dengan
pihaknya. Dalam kegiatan itu, pihak PMD juga mengikutsertakan seorang
pegawainya untuk melakukan pemantauan.
Sementara
pihak LPMAP ya g diwakili Azis mengakui pihaknya yang menyelengrakan kegiatan
Bimtek ini. "Iya, kita yang laksankan. Kita ada kegiatan bimbingan tekhnis
selama satu hari. Satu hari lagi kita melakukan study lapangan ke Desa
Kutuh," katanya.
Seperti
diketahui, para kepala desa dan istri berangkat ke Bali menghabiskan anggaran
Rp13 juta lebih per orang dengan rincian biaya transport 8 juta dan akomodasi 5
juta. Dana ini digunakan selama 4 hari 3 malam. Jika dikalkulasikan, kegiatan
Bimtek untuk 259 kepala desa se-Karo ini menghabiskan dana hampir Rp 13 miliar.