Wow..!!, Kades bersama istri se- Kab.Karo ke BALI "Bulan madu" ??

author photo

Reporter : Rianto - Tim Redaksi

KARO |Moltoday.com - Kegiatan Bimtek para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Karo ke Kecamatan Badung Bali, dinilai hanya buang-buang anggaran dan diduga jadi ajang cari hiburan/bulan madu. Apalagi kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp 13  miliar. Mirisnya lagi,  kegiatan tersebut juga dilakukan di tengah kondisi sulitnya perekonomian warga Bumi Turang yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Warga kian apatis karena kegiatan serupa yang digelar dua tahun sebelumnya juga tidak menghasilkan trobosan apapun bagi kemajuan desa mereka. Alhasil, Bimtek yang tengah berlangsung ini ditengarai modus untuk pelesiran.

Tahun 2017 ke Jakarta dan 2018 ke Jogjakarta  dan tiap tahun ke Medan dengan alasan yang sama, para kepala desa di Karo ini juga menggelar kunjungan ke luar propinsi. Alasan mereka sama, study banding, Bimtek dan lain sebagainya. "Tapi hasilnya apa? Pengelolaan dana desa tetap monoton," kritik ketua LSM, Loyd Ginting , salah seorang warga Kabanjahe, Selasa (6/11/2019).

Kunjungan ke Bali yang dilakukan secara bertahap ini juga diyakini , tidak akan memberi manfaat apapun bagi kemajuan desa di Kabupaten Karo.  Sementara dana yang digunakan tidak sedikit mencapai puluhan juta per desa. Selain buang-buang anggaran, kegiatan ini juga dinilai tak nyambung, karena jika ditilik dari sisi manapun, antara Bali dan Karo jauh berbeda bak langit dan bumi. Bali dikenal sebagai daerah wisata maju berkelas internasional. Sedang Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi yang hampir 85 persen warganya bekerja sebagai petani.

 "Jadi pengetahuan apa yang mau diserap dari Bali sana dan diimplementasikan para kades ini ke Tanah Karo. Jangan-jangan alasan saja Bimtek, nyatanya paket tour wisata," curiga warga. Kecurigaan warga bukan tanpa alasan. Pantauan di sosial media, para kepala desa yang berangkat bersama istri ini lebih banyak terlihat jalan-jalan dan memfosting foto-foto mereka jalan-jalan ke beberapa daerah wisata di Bali.

 "Sebagai masyarakat, kami bukannya iri. Tapi apa manfaatnya kegiatan para kades ini bagi desa-desa di Karo. Apalagi sepulang dari Bali, tak ada seorang pun dari kades ini yang memaparkan ilmu yang mereka peroleh dalam mengikuti Bimtek tersebut. Semenetara mereka berangkat ke Bali menggunakan dana desa," lirih warga lagi.

Warga berharap, kegiatan Bimtek ini distop karena diyakini tak akan berdampak apa pun pada kemjauan desa. Ada banyak cara efektif dan murah yang bisa dilakukan kepala desa atau pejabat publik untuk menimba informasi dari luar kota hingga luar negerii seperti menggunakan informasi elektronik. "Kalau hanya cakap-cakap ngapain jauh-jauh ke Bali sana.

Bayangkan kalau  Bimtek itu di seleggarakan di daerah wisata sendiri, undang nara sumbernya ke Tanah Karo, lebih hemat dan warga setempat akan turut merasakan perputaran uang yang tidak sedikit dan menambah PAD berarti ikut membangun daerah sendiri, harusnya dana desa ini digunakan untuk kepentingan warga desa. Karena uang tersebut milik warga desa bukan milik kepala desa," tegas warga.

Karena dinilai hanya membuang-buang anggaran dan ajang cari duit saja. Warga meminta aparat penegak hukum mengusut kegiatan Bimtek ini. Data yang dihimpun,  Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamaatan, 259 desa (kepala desa). Mereka diberangkatkan ke Bali secara bertahap/kecamatan. Saat ini para kepala desa dan istrinya yang tersebar di Kecamatan Simpang Empat, Tiga nderket  yang tengah berada di Bali. Para kepala desa ini diberangkatkan oleh Lembaga Pelatihan Manajemen Administrasi Pemerintahan (LPMAP). Lembaga yang berkedudukan di Medan ini langsung mengirim surat ke 17 kecamatan dan meneruskannya ke kepala desa masing-masing. Hal ini diakui Kalsum Sitepu, Camat Barusjahe, Kabupaten Karo yang masuk dalam gelombang pertama. 
"Para kepala desa ini hanya permisi saat berangkat pelatihan saja. Lembaga Bimtek (LPMAP-red) yang langsung mengajukan surat permohonan ke kepala desa masing-masing. Dana kegiatan sudah ditampung di APBDesa dengan peningkatan kapasitas kepala desa," katanya.

Hal senada dikatakan Kepala Dinas PMD Karo, Abel Tarawai Tarigan yang dihubungi secara terpisah. Abel mengakui pihak balai pelatihan telah berkordinasi dengan pihaknya. Dalam kegiatan itu, pihak PMD juga mengikutsertakan seorang pegawainya untuk melakukan pemantauan.

Sementara pihak LPMAP ya g diwakili Azis mengakui pihaknya yang menyelengrakan kegiatan Bimtek ini. "Iya, kita yang laksankan. Kita ada kegiatan bimbingan tekhnis selama satu hari. Satu hari lagi kita melakukan study lapangan ke Desa Kutuh," katanya.

Seperti diketahui, para kepala desa dan istri berangkat ke Bali menghabiskan anggaran Rp13 juta lebih per orang dengan rincian biaya transport 8 juta dan akomodasi 5 juta. Dana ini digunakan selama 4 hari 3 malam. Jika dikalkulasikan, kegiatan Bimtek untuk 259 kepala desa se-Karo ini menghabiskan dana hampir Rp 13 miliar.

" Kita tunggu implementasinya/manfaatnya bagi warga desa"
Komentar Anda

Berita Terkini