Dinas Pariwisata Karo : Spanduk Larangan Masuk ke Tongging, Rugikan Warga dan Wisata Karo !

author photo

Reporter : Rianto G
Editor : Redaksi

KARO |Moltoday.com - Sempat membuat heboh, Dinas Pariwisata Karo akhirnya menurunkan sepanduk larangan masuk yang terpampang di objek wisata Air Terjun Sipiso-piso-Tongging.


Selain merugikan warga sekitar (pelaku wisata), spanduk tersebut juga mencoreng citra wisata Kabupaten Karo. Hal ini dikatakan Plt. Kadis Pariwisata, Suharta ST saat dihubungi, Kamis (12/12) siang.

Suharta menilai oknum yang memasang spanduk larangan masuk tersebut hanya mencari sensasi, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Apalagi pemasangan spanduk dipicu masalah sengketa tanah antar warga yang notabene tak berhubungan dengan wisata Kabupaten Karo.

"Masalah sengketa tapal batas itu hak mereka. Silakan mengajukan keberatan atau gugatan ke pihak penegak hukum. Tapi jangan membuat sepanduk sembarangan, apalagi bertuliskan larangan masuk. Itu sangat merugikan warga setempat itu sendiri dan wisata Kabupaten Karo pada umumnya," kesal, Suharta.

Karena itu, sebelum memperkeruh keadaan, pihak Dinas Pariwisata Karo langusung menurunkan spanduk tersebut. "Dua hari yang lewat, sepanduk itu sudah kita turunkan. Kita  juga sudah melakukan pertemuan bersama dengan Muspika Kecamatan Merek yang dihadiri oleh, Kabag Hukum, Dinas Pariwisata, Camat, dan warga Desa Pangambatan, untuk membicarakan tapal batas objek wisata tersebut,"ungkapnya.

Karena itu, Suharta mengimbau para wisatawan, baik lokal dan mancanegara tidak perlu takut dan kawatir datang ke wisata Air Terjun Sipiso-piso-Tongging. "Wisatawan silahkan datang ke wisata Air Terjun Sipiso-piso dan Tongging. Kami jamin aman dan nyaman," tandas Suharta.

Sekedar mengingatkan, beberapa hari belakangan ini, spanduk bertuliskan, "Dilarang Masuk Tanah ini (Sipisopiso-Tongging) +_ 5 hektar Dalam Sengketa" sesuai dengan perkara No. 278/G/2019/TUN Medan" yang terpasang  di pintu masuk objek wisata Air Terjun Sipisopiso Tongging, sempat menghebohkan warga dan wisatawan.

Sebelumnya Kepala Desa Tongging, Jonson Simarmata mengatakan, kalau warga desa memasang spanduk tersebut dikarenakan warga desa didampingi kuasa hukumnya sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, terkait tapak batas objek wisata Air Terjun Sipisopiso.

 Menurut warga kalau lokasi objek wisata tersebut merupakan bagian dari Desa Tongging. "Karena dari dulunya air terjun itu memang punya warga Desa Tongging, namun Desa Pangambatan mengklaim kalau air terjun itu masuk di wilayahnya," jelasnya kepada wartawan, Rabu (11/12) siang.

Lanjutnya kalau pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama dengan Muspika Kecamatan Merek, yang dihadiri oleh, Kabag Hukum, Dinas Pariwisata, Camat, dan warga Desa Pangambatan, untuk membicarakan tapal batas objek wisata tersebut.

 "Jadi kita semalam sudah ada rapat bersama dengan muspika, untuk membicarakan tapal batas itu. Saya udah bawa data semuanya. Tapi belum ada kesepakatan karena udah mau akhir tahun ini. Dan rencananya pertemuan selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2020," ungkapnya.

 Menurutnya kalau sesuai data yang mereka pegang, kalau sudah sejak dulu objek wisata tersebut adalah milik Desa Tongging. Namun diklaim oleh Desa Pangambatan, dan kemudian dilakukan serah terima objek wisata antara Desa Pangambatan dengan Kabupaten Karo.

 "Apa dasar dan alasan Desa Pangambatan memberikan air terjun itu ke pemerintah Kabupaten Karo. Soalnya kita yang punya data itu. Dari retribusinya saja sudah kita lihat kalau punya Desa Tongging. Dan sebelumnya pun, warga Desa Pangambatan itu ya orang-orang Desa Tongging dan Kodon Kodon yang buat," ujarnya.

 Dalam pengaduan tersebut, dirinya memberikan surat kuasa kepada masyarakat yang ingin menggugat perihal ini ke PTUN Medan, namun bukan atas namanya sebagai penggugat.
"Kemarin masyarakat meminta kepada saya surat kuasa untuk menggugat hal ini bersama dengan Pengacara.

Disitu bukan saya penggugatnya, tapi saya kecewa kok nama saya sebagai penggugatnya. Kan tidak enak kalau begitu," keluhnya. Hingga sampai saat ini perkara tersebut masih dalam persidangan di PTUN Medan dan belum mendapat putusan.
Komentar Anda

Berita Terkini