Empat Fraksi Besar "Berkoalisi" Amankan Pemilihan Komisioner KI, Hendro Susanto: Prosesnya Harus Transparan

author photo



Teks foto- Hendro Susanto


Medan - Moltoday.com: Empat fraksi besar di DPRD Provinsi Sumatera, yakni PDIP, Gerindra, Golkar dan NasDem dikabarkan "berkoalisi", untuk mengamankan pemilihan Komisioner Komisi Informasi (KI). Keempatnya disebut-sebut sudah memliki calon masing-masing untuk didukung dan dimenangkan dalam pemilihan komisioner KI Sumut tersebut.

Hal ini diungkapkan Hendro Susanto, saat ditermui wartawan dan mengaku ada mendengar informasi tersebut. "Untuk kepastiannya silahkan tanyakan langsung ke pimpinan dewan dan masing-masing fraksi. Sebab, bagi kami di Komisi A DPRD Sumut, telah berkomitmen membuat pemilihan Komisi Infrormasi secara transparan dan terbuka untuk umum nantinya," kata Hendro Susanto pada wartawan di ruang Fraksi PKS gedung DPRD Sumut, Senin (1/11/2021).

Lanjut Hendro, menanggapi akan dimulainya tahap pemilihan Komisioner KI Sumut, yang dimulai Selasa-Kamis (2-4/11) 2021, dengan agenda fit and propert test atau uji kelayakan. Namun informasi berkembang khususnya di kalangan calon komisioner KI Sumut, mengaku kurang percaya kalau pemilihan tersebut berjalan transparan dan demokratis.

"Sepuluh orang peserta hadir hanya sekedar melengkapi foto untuk panitia. Karena sudah ditentukan pemenangnya," jelasnya menirukan ucapan seorang calon komisioner KI Sumut, yang enggan disebut namanya.

Hendro kembali memastikan bahwa komisi yang saat ini dipimpinnya, dan diamanahkan untuk menjalankan proses pemilihan Komisioner KI Sumut tersebut, benar-benar berkompeten dan transparan. "Kami menjalankan proses tahapan pemilihan anggota KI ini berdasarkan regulasi yang ada, yakni Peraturan KI Nomor 4 tahun 2016. Begitu juga dengan pembentukan  tim ad hoc pemilihan Komisioner KI, yang mengacu Tatib DPRD Sumut Nomor 02 tahun 2020 dan PP 12," terangnya.

Hendro mengaku, pembentukan tim ad hoc tersebut kerjanya untuk membantu komisi A dalam merumuskan draft mekanisme fit and proper test uji kelayakan. Jadi dia tidak perlu SK dari pimpinan," tuturnya

Jadi perlu diluruskan, lanjutnya lagi, bahwa adanya informasi diluar, dibentuknya tim ad hoc seolah-olah  akan memutuskan lima nama, maka itu salah besar. Sebab dibentuknya tim ad hoc tersebut justru untuk menjadikan pemilihan KI tersebut berkualitas dan transparan.

"Bahkan kita akan melakukan uji kelayakan terseut nantinya terbuka untuk umum khsusunya bagi kalangan media, diperslihkan mengikutinya. Sebab kita ingin pemilihan Komisioner KI Sumut saat ini benar-benar berkualitas, kapabilitas, berkompeten, berintegritas, hingga tidak korupsi nantinya," pungkasnya. (A-1Red)

Komentar Anda

Berita Terkini