Medan - Moltoday.com: Pengamat kebijakan Publik, Boby Indra Prayoga, S.Sos.,M.Si mengatakan, jika voting terbuka seperti pada pemilihan Komisioner Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Sumut masih tetap dilakukan dalam pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, maka tingkat ketidakpercaayaan masyarakat terhadap seleksi komisi-komisi bentukan pemerintah semakin kuat.
Baginya, voting terbuka sangat tidak etis dalam menentukan pilihan. Sebab, dengan sistem pemilihan seperti itu cenderung menjadikan masing-masing anggota Komisi A DPRD Sumut sungkan, bahkan takut menyuarakan pilihan. Apalagi, pilihan mereka berbeda dengan 'titipan' partai atau yang dipilih oleh rekan-rekannya sesama anggota komisi A.
"Keterbukaan itu memang penting, namun kalau untuk memilih komisioner KIPD atau KPID, tentunya lebih etis ketika pemilihan itu dilakukan secara tertutup. Pemilihan KPID yang akan datang dan menghilangkan kesan tidak adanya intervensi dari partai politik tertentu, maka alangkah baiknya dilakukan secara tertutup," desak Boby, Senin (20/12/2021) siang melalui WhatsApp.
Boby mengingatkan, bahwa sebagai wakil rakyat, baik fraksi maupun pimpinan dewan mampu mengurangi intervensi demi kepentingan politik mereka. Dengan memberikan kepercayaan kepada sumber daya manusia yang kompeten, untuk dapat duduk di KPID Sumut maka akan membuka jalan bagi kemajuan penyiaran di Sumatera Utara.
Sebelumnya, diketahui bahwa proses pemilihan Komisioner KIPD Sumut beberapa waktu lalu menjadi sorotan, karena dianggap tidak terbuka pada publik dan penuh kecurangan. Penentuan nama disinyalir diakomodir oleh fraksi dari partai besar di DPRD Sumut, yakni PDIP, Golkar, NasDem dan Gerindra. Bahkan, votting secara terbuka yang dilakukan Komisi A, Senin (22/12/2021) silam, menjadi bukti terkikisnya demokrasi untuk memberikan suara secara jujur, adil dan rahasia. (A-1Red)