Adanya Indikasi Kecurangan Tender Pokja ULP Pemko Medan Dilaporkan ke Poldasu

author photo

Ketua Fokrat Sumut Batara Mulia Harahap
Publisistik : Edy
Editor : Redaksi

MEDAN, Moltoday.com | LSM Forum Keadilan Rakyat (Fokrat) Sumut laporkan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemko Medan ke Poldasu terkait kecurangan pada tender Pengadaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan yang diperuntukkan di gedung DPRD Kota Medan.

Baca Juga : Bendahara Dana BOS SDN 094121 Angkat Bicara, Dugaan Kasus Manipulasi Absensi Guru Honor Mulai Terkuak.

Laporan tersebut terkait dengan adanya pengaduan dari pihak rekanan maupun investigasi yang dilakukan pihak Fokrat Sumut pada tender lelang Pengadaan Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan itu ditemukan berbagai kecurangan dan indikasi korupsi yang dilakukan pihak Pokja ULP Pemko Medan dengan pihak Sekretariat DPRD Medan untuk memenangkan perusahaan  yang diduga mereka "sewa" untuk meraup keuntungan pribadinya.

"Permainan tender seperti ini sudah tidak zamannya lagi. Apa lagi Presiden Jokowi yang saat ini tengah galak-galaknya jalankan program pemerintahan yang bersih dengan management keterbukaan untuk mempersempit ruang gerak oknum ASN lakukan korupsi. Namun masih saja ada pihak ASN yang mengelolah keuangan negara mencoba berbuat curang. Ini harus segera dihentikan," ungkap Ketua LSM Fokrat Sumut Batara Mulia Harahap, Selasa (23/4) di halaman Mapoldasu.

Saat ditanya kecurangan yang dilakukan pihak Pokja ULP Pemko Medan itu yang terindikasi korupsi itu, Batara tidak menjawab secara rinci. Ia meminta kepada wartawan untuk menunggu hasil pemeriksaan petugas.

"Yang jelas bukti-bukti kecurangan itu sudah kita laporkan dan serahkan kepada petugas. Biar petugas saja nanti yang melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan terkait dugaan itu, ujar Batara.

Untuk itu ia minta Poldasu segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum ASN yang terlibat dalam "permainan" tender tersebut. Karena menurutnya kecurangan tender itu sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ini.

Dijelaskan Batara, bahwa tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan memberikan tembusan kepada Tipikor Mabes Polri maupun KPK.

Diketahui saat ini pemenang tender baik pengadaan jasa keamanan maupun jasa kebersihan sudah diumumkan pemenangnya. Untuk jasa keamanan dikelolah PT. Trans Dana Profitri (TDP). Sementara jasa pengadaan kebersihan oleh PT. Dian Ratna Abadi. Kedua perusahaan dipimpin oleh satu orang bernama Muhammad Yusuf SH.

Ia juga meminta Sekretaris Dewan (Sekwan) selaku Penguasa Anggaran (PA) jangan menutup mata atau pura-pura tidak tahu permainan curang anggotanya. Ini sangat bahaya untuk Sekwan itu sendiri sebagai pengelolah uang negara.
Komentar Anda

Berita Terkini