Published : A-1.Red
Editor : Redaksi
MEDAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengadakan Rapat Paripurna, Senin (24/6) pagi pukul 10.00 WIB di gedung DPRD Kota Medan.Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung,juga dihadiri Wakil Walikota Medan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, SKPD Kota Medan serta sejumlah awak media unit DPRD Medan.
BACA JUGA :
- DPRD Medan Laksanakan Halal Bi Halal.
- Di Sidang Paripurna Fraksi Gerindra Minta Walikota Evaluasi Kadis Yang Malas Dan Lalai.
Pantauan wartawan dilokasi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2018 nilainya sangat fantastis, untuk Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp.4,25 Triliun. Hal tersebut diucapkan anggota DPRD kota Medan, Boydo HK Panjaitan saat membacakan pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1,63 Triliun lebih, pendapatan transfer sebesar Rp.2,61 triliun lebih. Artinya, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018 hanya 81.19% dari target Rp.5,23 triliun. Artinya , ada kekurangan sebesar Rp.985,78 miliar lebih (18.81%) dari target pendapatan daerah yang tidak dapat direalisasikan," jelas Boydo.
Tidak hanya itu saja, sejumlah fasilitas umum di Kota Medan juga dianggap seperti banyak yang kurang memadai, atau diperhatikan.Seperti jalanan yang rusak, kurangnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penyalahgunaan jalur pedestrian yang beralih fungsi di sejumlah tempat di Kota Medan.
" Banyak masyarakat kota Medan yang melaporkan jalanan yang rusak, kondisi parit (drainase) yang tumpat, rusak dan bahkan tidak berfungsi sama sekali, termasuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang terpasang nyaris tidak ada yang menyala alias padam. Diperkirakan dari sekian lampu yang ada, 70% kondisinya padam dan tidak berfungsi sama sekali. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari dan dapat menimbulkan kerugian materi bahkan menimbulkan korban jiwa bagi pengguna jalan," ungkapnya.
Lanjut Boydo, tentu hal ini sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari dan dapat menimbulkan kerugian materi bahkan menimbulkan korban jiwa bagi pengguna jalan.
"Untuk itu kami meminta supaya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase serta perbaikan dan pemasangan LPJU terus ditingkatkan," tegasnya.